Menteri PANRB apresiasi reformasi birokrasi di Kemenko Perekonomian

• Kamis,bangbona sydney martabetoto 3 Oktober 2024 22:21 WIB

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi upaya yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengimplementasi reformasi birokrasi.

Apresiasi ini disampaikan saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis.

“Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko Perekonomian memiliki lompatan nilai yang sangat signifikan. Dalam lima tahun terakhir, terdapat tren yang signifikan atas nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selamat atas kinerja Kemenko Perekonomian yang semakin berdampak,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi RB dan SAKIP di tahun 2023, Kemenko Perekonomian meraih predikat Memuaskan dengan kategori A untuk Indeks RB serta capaian SAKIP dengan predikat Sangat Baik dengan kategori BB. Capaian ini lebih tinggi dari rata-rata kementerian dan lembaga.

Implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI telah menerapkan seluruh aspek reformasi birokrasi tematik untuk mengakselerasi program prioritas Presiden.

Kemenko Perekonomian melaksanakan program-program yang berdampak atas penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi.

“Meskipun terdapat loncatan dalam capaian Indeks RB dan SAKIP dan menjadikan Kemenko Ekonomi sebagai salah satu yang tertinggi diantara kementerian/lembaga, masih terdapat beberapa catatan untuk terus diperbaiki oleh Kemenko Ekonomi, khususnya dalam simplifikasi aplikasi dan operabilitas,” ujarnya.

Kemenko Perekonomian saat ini juga berperan sebagai koordinator digitalisasi untuk pemerintah daerah.

Anas berharap agar Kemenko Perekonomian dapat mendorong pemda untuk memangkas berbagai aplikasi serta menginteroperabilitaskannya.

Hal ini dilakukan agar sejalan dengan program transformasi digital yang kini sedang dilakukan oleh pemerintah.

“Sebagai pembina untuk digitalisasi pemerintah daerah, kami berharap Kemenko Perekonomian dapat memantau pemda untuk mengintegrasikan dan menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi layanan milik pemda untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemda,” jelas Anas.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa implementasi reformasi birokrasi merupakan agenda penting yang menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari di Kemenko Perekonomian.

Kinerja Kemenko Perekonomian telah menunjukkan kinerja positif terhadap perekonomian Indonesia dan implementasi reformasi birokrasi membantu agar program yang dilakukan dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Saat ini, Kemenko Perekonomian yang mengampu pelaksanaan dari 73 program prioritas dan regular serta 21 penugasan khusus selalu berupaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi.

“Kami terus mendorong jajaran Kemenko Perekonomian untuk terus melakukan reformasi birokrasi, terus berinovasi, serta profesional dalam menjalankan tugasnya agar memiliki dampak baik yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkas Airlangga.

Baca juga: Menpan RB apresiasi Kemenhub lakukan simplifikasi ratusan aplikasi

Baca juga: Menpan RB: RUU Kementerian Negara beri koridor tegas soal kementerian

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024